Jakarta – Implementasi transaksi tol nontunai nirsentuh tanpa setop atau Multi Lane Free Flow berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) belum menunjukkan perkembangan baru.
Roatex Indonesia Toll System (RITS) masih menunggu instruksi dari Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk penerapan teknologi tersebut.
Di sisi lain, pengujian sistem teknologi MLFF berbasis GNSS sudah dilakukan beberapa kali bersama Badan Pengatur Jalan tol (BPJT) guna untuk memastikan performa sebagaimana mestinya.
Tak hanya itu, menurut Direktur RITS Renaldi Utomo, perusahaan juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.
“Intinya, kami telah siap secara teknologi dan korporasi untuk melakukan implementasi proyek MLFF berbasis GNSS, sesuai dengan linimasa yang sudah disepakati sebelumnya dengan pihak BPJT,” tutur Renaldi kepada Kompas.com.
Renaldi juga memastikan, pengembangan seluruh kewajiban yang sesuai dengan Surat Perintah Kerja BPJT atas nama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sejak tahun 2022 lalu, termasuk pengiriman teknologi dari Hongaria, telah dipenuhi.
Adapun untuk kuantitas pekerjaan yang telah disetujui yakni pemasangan dua buah gantry yang sesuai dengan prosedur dan akses yang diberikan BPJT.
Terbuka kerjasama dengan BUJT
Renaldi juga memastikan, RITS sangat terbuka untuk berkomunikasi dan siap berkolaborasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang memiliki dan mengelola jalan tol di seluruh Indonesia.
Namun, dia menekankan, implementasi MLFF berbasis GNSS merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).
“Hal sangat fundamental yang perlu diketahui oleh semua pihak adalah kontrak RITS dengan Kementerian PU dalam hal ini BPJT. Oleh karena itu setiap komunikasi terkait dengan proyek ini harus melalui BPJT dan kami sangat mematuhi hal tersebut sesuai kontrak,” cetus Renaldi.
Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih terintegrasi oleh pihak BPJT agar komunikasi dengan BUJT bisa berjalan lebih efektif dan jelas.
Dia mengungkapkan, pembicaraan dengan BUJT, terlebih BUMN pemilik dan pengelola jalan tol sejatinya sudah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2024.
“Saat ini kami menunggu proses non disclosure agreement (NDA) dapat terlaksana. Intinya, kami siap berkolaborasi demi dapat menerapkan MLFF di Indonesia,” imbuh Renaldi. Di sisi lain, RITS tetap membutuhkan perhatian dari kementerian PU, sejak kontrak MLFF ini ditandatangani pada tahun 2021.
Renaldi juga menegaskan, sangat membutuhkan kejelasan terkait investasi Hongaria sekaligus jaminan terkait proses pengembalian dari investasi tersebut yang sebelumnya sudah disepakati bersama di dalam kontrak antara perusahaan dan BPJT.
Source Artikel: www.kompas.com/properti