Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menetapkan fokus pembangunan jalan tol pada 2026 dengan menuntaskan 10 proyek yang tengah berjalan.
Rencana ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.
Dalam dokumen tersebut, terdapat 16 proyek jalan tol yang digarap melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, dari jumlah itu, hanya 10 proyek yang masih berstatus dalam tahap pembangunan.
Daftar 10 Proyek Jalan Tol KPBU
Adapun 10 proyek jalan tol KPBU yang menjadi prioritas pembangunan 2026, yakni:
- Jalan Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar (KLBM)
- Jalan Tol Serang–Panimbang
- Jalan Tol Semarang–Demak
- Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo
- Jalan Tol Kediri–Tulungagung
- Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi
- Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Selatan
- Jalan Tol Yogyakarta–Bawen
- Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
- Jalan Tol JORR Elevated Cikunir–Ulujami
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan proyek tol lain yang akan dilelang, antara lain Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi dan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci).
Skema KPBU Tanpa Dukungan Konstruksi
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) menetapkan kebijakan baru dalam pelaksanaan KPBU.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Rachman Arief Dienaputra menjelaskan, sesuai arahan Menteri PU Dody Hanggodo, pemerintah tidak lagi memberikan dukungan konstruksi langsung pada proyek KPBU.
“Untuk KPBU, tidak ada dukungan konstruksi dari pemerintah. Skema pembiayaan akan sepenuhnya mengandalkan tarif,” kata Rachman saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2024).
Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan dukungan pengembangan kawasan di sekitar jalan tol.
Dengan demikian, badan usaha diharapkan memperoleh manfaat ekonomi dari pertumbuhan kawasan tersebut.
“Harapannya, pengembangan kawasan bisa meningkatkan trafik jalan tol, sehingga mempercepat pengembalian investasi,” ujarnya.
Target Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol baru sepanjang 28,19 kilometer pada tahun tersebut.
Selain itu, pembangunan jalan nasional sepanjang 194,75 kilometer, preservasi jalan nasional 1.507,08 kilometer, serta pembangunan jembatan sepanjang 3.954,74 meter juga masuk dalam prioritas.
Kementerian PU Dapat Rp 70,86 Triliun untuk 2026
Sementara itu, pagu indikatif anggaran Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 70,86 triliun.
Kesepakatan itu diperoleh dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU dan mitra kerja di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan, fokus anggaran tetap diarahkan pada pembangunan jalan nasional untuk meningkatkan konektivitas serta penguatan jaringan irigasi.
“Presiden Prabowo Subianto menekankan agar sejak 2025 pembangunan infrastruktur mendukung swasembada pangan. Karena itu, prioritas diarahkan pada irigasi primer, sekunder, hingga tersier, serta konektivitas jalan,” jelasnya.
Rincian Alokasi Anggaran
Dari total Rp 70,86 triliun, alokasi anggaran terbagi ke dalam beberapa bidang prioritas, yaitu:
- Bidang Bina Marga sebesar Rp 31,80 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan jalan baru sepanjang 152 kilometer, peningkatan kapasitas dan preservasi 1.113 kilometer jalan, preservasi jembatan sepanjang 29.241 meter, penggantian jembatan 51 meter, pembangunan flyover/underpass 362 meter, serta pembangunan jalan tol 26,54 kilometer.
- Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 20,51 triliun. Dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi 2.000 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi 15.000 hektar, pembangunan pengendali banjir sepanjang 16 kilometer, pengaman pantai 4 kilometer, penyediaan air baku 0,3 meter kubik per detik, serta pembangunan 15 bendungan yang saat ini berstatus ongoing.
- Bidang Cipta Karya sebesar Rp 4,11 triliun. Anggaran ini mencakup perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 6.731 sambungan rumah (SR), pengelolaan air limbah untuk 400 kepala keluarga (KK), dan pembangunan satu gedung.
- Bidang Prasarana Strategis sebesar Rp 13,53 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan 1.000 unit Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) madrasah, 100 Sekolah Rakyat, lima perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta prasarana perekonomian, olahraga, cagar budaya, kesehatan, peribadatan, dan infrastruktur strategis lainnya.
- Dukungan manajemen sebesar Rp 0,91 triliun untuk gaji pegawai dan operasional kantor.
Tambahan Anggaran Masih Dibutuhkan
Meski anggaran sudah disepakati, Kementerian PU menyampaikan masih membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 68,88 triliun untuk Tahun Anggaran 2026.
Tambahan itu meliputi program teknis sebesar Rp 65,28 triliun, termasuk untuk mendukung program Infrastruktur Berbasis Masyarakat atau padat karya, serta Rp 3,6 triliun untuk program dukungan manajemen.
Source Artikel: www.kompas.com/properti
